Pajak Google Di Indonesia - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Saturday, 12 November 2016

Pajak Google Di Indonesia



Dalam tulisan saya kali ini, saya akan menulis tentang pajak google, sesuai dengan pendapat pribadi dan pengetahuan yang saya miliki.

Ini sih pendapat pribadi ya, jadi mungkin saya juga bisa salah, tetapi nanti kita berdiskusi aja disini.

Google.....!!!!
Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini, google merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Menurut data di media kompas

Pendapatan google di indonesia di tahun 2015 sudah menembus angka 75 miliar dollar AS atau Rp 987 triliun dan pajak yang terutang tahun 2015 mencapai Rp 5 Triliun.

Dan apakah google bisa dipajaki di Indonesia????

Kalo menurut saya kok susah ya, karena aktivitas google untuk mendapatkan penghasilan di indonesia hanya via virtual / tidak terjadi di indonesia, hanya di internet belaka dan tidak diatur di perjanjian tax treaty.


Contoh ya :


Jika google melakukan aktivitas perdagangan dengan datang ke indonesia dalam waktu yang sudah disepakati di tax treaty atau dengan kata lain timetest , baru google bisa dipajaki di indonesia atau dengan kata lain google harus membuat BUT di Indonesia.

Berikut gambar timetest



Nah sekarang permasalahannya, google tidak datang di indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan atau pemberian jasa di indonesia. google melakukan itu semua di internet atau via virtual.

jika diliat dari gambar timetest diatas, google tidak masuk kategori dalam hal pemajakan di indonesia, google yang lewat Google Asia PacificPte Ltd di Singapura, bisa dipajaki di Indonesia jika aktivitas di Indonesia lebih dari 3 bulan ( Lihat No 40 - other service ), maka dari itu semua pendapatan google itu non-objek pajak.

jadi kalo menurut saya susah untuk di pajaki di Indonesia, kalau sesuai tax treaty ya.

Inggris juga sama seperti indonesia, susah untuk memajaki google, tetapi inggris mempunya cara untuk memajaki google, dengan cara :


" Menyerang reputasi dan pemberlakuan jenis pajak baru " 

Dari sisi reputasi, Inggris mencitrakan Google sebagai perusahaan yang tak bermoral dan berupaya untuk melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance) melalui ucapan anggota parlemen Inggris  Bak gayung bersambut, lontaran anggota lembaga legislatif tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah Inggris dengan menerbitkan peraturan perpajakan baru. 

Dari sisi pajak baru, Negara tersebut kemudian mengetok tarif pajak yang lebih tinggi bagi Google dan perusahaan penyaluran data melalui internet (Over The Top/OTT) lainnya yang enggan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di dalam negeri.

Pajak yang disebut diverted profit tax ini, lanjutnya, merupakan jenis pajak baru dan bukan PPh badan. Sehingga, pengenaan ini tidak menyalahi ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).


Sebagai contoh, dengan tarif PPh badan Inggris senilai 20%, perusahaan OTT yang ketahuan mendirikan BUT di negara yang memiliki tarif PPh di bawah 16%, akan dikenakan diverted profit tax 25%. 

Kesimpulannya:

Google susah untuk di pajaki di  Indonesia, jika berdasarkan Tax Treaty, Jika mau indonesia membuat Undang - undang baru dimana kedudukannya harus diatas Tax Treaty, agar bisa melawan Tax Treaty, seperti yang dilakukan inggris.

No comments:

Post a Comment