PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH SERTA CONTOH PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG DAN KASUS YANG TERJADI - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Tuesday, 12 November 2019

PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH SERTA CONTOH PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG DAN KASUS YANG TERJADI




Summary :

Barang Kena Pajak terdiri dari :

• Barang Kena Pajak Berwujud
• Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud terdiri dari :

• Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
• Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
• Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; 
• Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
• pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :

1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Tarif PPN : 10% dari Jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak

Waktu Terutangnya : 
a) saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
b) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
c) saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
d) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Waktu Bayar :

paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak 

Bukti Penyetoran Negara/BPN harus :

• pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.
• pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
• pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

Waktu Lapor :

Dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya pajak dan Dilapor di bagian form 1111 B1

Contoh Soal 

1. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang terutang PPN berdasarkan 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai:

a. PT XYZ di Jakarta melakukan kontrak penggunaan waralaba (franchise) "@t & eat" dari @ Corp. yang berdomisili di Kanada, dan merk "@t & eat" tersebut dipakai atau digunakan untuk restoran yang dibuka di Jakarta. Atas pemanfaatan waralaba oleh PT XYZ di dalam Daerah Pabean tersebut terutang PPN. 

b. PT ABC di Jakarta menyewa konsultan pemasaran Z Corp. yang berdomisili di Amerika untuk membantu kegiatan pemasaran produk milik PT ABC di lndonesia. Kegiatan konsultansi pemasaran tersebut dilakukan di lndonesia namun tidak menyebabkan Z Corp. berubah menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan jasa konsultansi pemasaran dari Amerika di dalam Daerah Pabean oleh PT ABC terutang PPN. 

c. PT DEF di Surabaya menyewa agen pemasaran Y Corp di Singapura untuk mencarikan pembeli produk PT DEF di Singapura. Y Corp berhasil mendapatkan pembeli produk PT DEF, yaitu X Corp. yang berkedudukan di Singapura. PT DEF kemudian melakukan kegiatan penjualan kepada X Corp di Singapura (kegiatan ekspor BKP). Atas kegiatan pemanfaatan jasa pemasaran Y Corp di Singapura oleh PT DEF di dalam Daerah Pabean terutang PPN.

2. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang tidak terutang PPN: 

a. PT FGH di Medan menghadapi gugatan hukum di pengadilan negara Belanda melawan Y Corp yang berkedudukan di Belanda. Untuk menyelesaikan sengketa hukum ini, PT FGH menyewa pengacara dari Belanda untuk menghadiri dan mewakili PT FGH di pengadilan negara Belanda.  Atas kegiatan pemanfaatan jasa hukum Y Corp oleh PT FGH tidak terutang PPN mengingat kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean (penyelesaian gugatan hukum di Belanda). 

b. PT DHI di Jakarta akan melakukan penerbitan obligasi di bursa saham New York Amerika. PT DHI menggunakan jasa konsultan keuangan Brothers Corp dari Amerika untuk membantu penerbitan obligasi tersebut berupa pemberian jasa konsultansi keuangan. Atas pemanfaatan jasa konsultansi keuangan Brothers Corp dari Amerika oleh PT DHI tidak terutang PPN mengingat kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean (penerbitan obligasi di Amerika).

 c. PT HIJ di Semarang menyewa kapal dari XYZ Corp. yang berdomisili di Singapura untuk mengangkut barang miliknya dari pelabuhan yang berlokasi di San Fransisco ke pelabuhan yang berada Tokyo. Atas pemanfaatan jasa sewa kapal dari XYZ Corp tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai mengingat kegiatan pemanfaatan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean (pengangkutan barang di luar Daerah Pabean). 

d. PT PQR di Yogyakarta menggunakan jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) GHJ Corp  yang berdomisili di Thailand untuk mengadakan kegiatan pertunjukan seni (konser) di Thailand yang menampilkan artis-artis Indonesia yang bernaung di bawah manajemen PT PQR. Atas pemanfaatan jasa penyelenggara kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai mengingat pemanfaatan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean (penyelenggaraan konser di Thailand).

Kasus yang terjadi terkait PPN Luar Negeri

1. Dalam praktek pemeriksaan pajak, masalah yang sering timbul adalah jika ada invoice atau tagihan JKP dari luar yang berbeda dengan tanggal kita menerima invoice dan tanggal pencatatannya.  

WP menggunakan jasa dari Thailand dengan biaya jasa Rp 50.000.000,-. Jasa dari Thailand tadi mengirimkan invoice bertanggal 26 April 2019 dan karena kendala pengiriman akhirnya invoice tadi baru sampai ke tangan WP pada tanggal 20 Mei 2019 dan baru WP catat sebagai Utang pada tanggal 01 Mei 2019. Nah, dalam kondisi ini kapan sebenarnya PPN JLN terutang?

Jika merefer ke Pasal 5 PMK Nomor 40/PMK.03/2010 tadi, maka PPN JLN terutang pada tanggal 26 April 2019 (saat JKP ditagih oleh Thailand) dan seharusnya PPN JLN sudah harus kita setor paling lambat pada 15 Mei 2019. 

Bah...... kan invoice-nya baru sampai ke tangan WP tanggal 20 Mei 2019…?

Berarti kita dianggap terlambat dong dan bisa kena sanksi bunga 2% x (10% x Rp 50.000.000,-)? 

Iya, dalam praktek pemeriksaan pajak, tidak sedikit fiskus yang menganggap bahwa dalam case ini PPN JLN harusnya disetor pada tanggal 15 Mei 2019 karena yang dianggap sebagai ‘saat ditagih’ adalah tanggal invoice.


2. Kesalahan dalam melakukan pengisian data pembayaran pajak di e-billing terkait SSP JLN  (seharusnya SSP BKP Tidak Beruwujud) dan sudah terlanjur disetor. Apakah SSP JLN  tersebut bisa dilakukan pemindahbukuan?

Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014, Penghasilan yang Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

• Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN,
• Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, atau
• Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 yang dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai kesalahan pengisian data pembayaran pajak di e-billing terkait SSP JLN (seharusnya SSP BKP Tidak Beruwujud), maka atas kondisi demikian tidak dapat dilakukan pemindahbukuan.

Referensi
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean

No comments:

Post a Comment