Pajak di Era Ekonomi Digital dan Regulasinya ( Omnibus Law ) - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Thursday, 14 November 2019

Pajak di Era Ekonomi Digital dan Regulasinya ( Omnibus Law )

'

Ada sebuah artikel menarik dari CNBC Indonesia tentang Pajak Netflix, yang mengutip :

"Pemerintah mengakui kecolongan karena ternyata selama ini Netflix tidak pernah membayar pajak di Indonesia."

"Enggak [bayar pajak], karena memang selama ini mereka [Netflix] belum jadi BUT [Badan Usaha Tetap] di Indonesia. Jadi tidak menjadi wajib pajak di Indonesia


Mengapa bisa seperti ini ?

Netflix merupakan perusahaan jasa hiburan yang menyediakan berbagai jenis genre film. Bagi yang ingin menonton film-film yang tersedia di sana, masyarakat bisa membayarnya dengan berbagai jenis paket.

pembayaran oleh pelanggan itu mengalir deras ke anak perusahaan Netflix di Belanda, yaitu Netflix International B.V.

Ini sangat berkaitan dengan tax treaty, maka kita harus melihat perjanjian P3B Indonesia - Belanda, karena yang melakukan kegiatan services adalah anak perusahaan netflix yang berada di Belanda yaitu Netflix International B.V.


di dalam Perjanjian P3B antara Indonesia  - Belanda, jika pihak Belanda melakukan pekerjaan di indonesia lewat dari waktu sesuai tabel diatas. Maka wajib membuat BUT (  Bentuk Usaha Tetap ).

Tetapi masalahnya Pihak Netflix melakukan jasa hiburan via digital atau tidak ada kehadiran fisik.

maka dari itu, pihak netflix tidak ada kewajiban untuk membuat BUT di Indonesia dan pihak Indonesia juga kesulitan untuk menagih Pajak Netflix, kecuali pihak indonesia memaksa pihak netflix membuat badan usaha di Indonesia, seperti : Google

keren ya Tax Planningnya....

Tetapi Pihak Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru, yang seperti dikutip di CNBC Indonesia



Pemerintah bakal merombak tiga Undang-Undang (UU) pajak sekaligus yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Nantinya ketiga UU tersebut, yaitu UU KUP, PPh dan PPN Nantinya bakal dijadikan satu perangkat Undang-Undang atau Omnibus Law.

Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang

Salah satu poin perubahan aturan perpajakannya, yang pasti berhubungan dengan artikel saat ini :
  • Pemerintah menghapuskan definisi Badan Usaha Tetap (BUT) sebagai klasifikasi wajib bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Nantinya, definisi BUT tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Artinya, meskipun perusahaan digital tidak memiliki kantor cabang, mereka tetap mempunyai kewajiban pajak. Pemerintah akan menggunakan skema Significant Economic Presents terkait hal ini.
  • Pemerintah akan menjadikan perusahaan digital seperti Google, Amazon untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak untuk menghindari penghindaran pajak.


Kita nantikan saja lah ya.....


No comments:

Post a Comment