Perlakuan Pajak dan PPh 25 atas Wajib Pajak yang Omzetnya Melebihi Rp 4.8 miliyar (Sebelumnya Menggunakan PP 23 Tahun 2018) - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Friday, 25 October 2019

Perlakuan Pajak dan PPh 25 atas Wajib Pajak yang Omzetnya Melebihi Rp 4.8 miliyar (Sebelumnya Menggunakan PP 23 Tahun 2018)


PT SST merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa trucking. PT SST sudah beroperasi komersial sejak tahun 2017. Peredaran bruto usaha PT SST selama tahun 2018 di bawah Rp4,8 M sehingga selama tahun 2019 menggunakan mekanisme PP No 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ternyata setelah berjalannya waktu di tahun 2019, peredaran bruto usaha / omzet PT SST selama tahun 2019 sudah diatas Rp 4,8 M. Jika seperti itu, sudah tidak lagi memenuhi syarat dalam memakai PP 23 Tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 PP 23 Tahun 2018 dan seharusnya kembali menggunakan mekanisme PPh berdasarkan tarif umum UU PPh yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Bagaimana PT SST memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun 2020 ?

Sesuai pasal 7 PP 23 Tahun 2018 ayat 1 dan ayat 2

Pasal 7
1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
Pasal 2 ayat 2 : Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Jadi kesimpulannya : jika di tahun 2019 sudah menggunakan Tarif umkm, tetapi di bulan oktober 2019 ternyata omzet sudah melebihi Rp4,8M. Maka di tahun 2019, masih menggunakan tarif umkm yaitu 0,5%

2. Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Maka dapat disimpulkan, untuk tahun 2020 maka sudah tidak dapat menggunakan tarif ukm / 0,5% dari omzet karena omzet / peredaran usaha tahun 2019 sudah melebihi Rp 4.8M dan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Bagaimana dengan angsuran PPh 25?

Sesuai PMK : 99/PMK.03/2018  yang dimana pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 9 Tentang Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

1. Bagi Wajib Pajak yang:

a) memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

b) peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau

c) telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

2. Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

a) bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan

b) bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru,

Sesuai PMK 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pasal 9
1. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha pada sisa Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha.

2. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak dalam rangka pemekaran usaha, jumlah Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk seluruh Wajib Pajak hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum pemekaran usaha.

3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Wajib Pajak hasil pemekaran usaha dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan.

4. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha.

5. Dalam hal Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf e merupakan Wajib Pajak Baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru selain Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan nihil.

Kesimpulannya : Untuk Angsuran PPh 25 PT SST ditetapkan nihil dikarena sesuai dengan PMK 215/PMK.03/2018

No comments:

Post a Comment