Pajak Atas Fintech - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Monday, 14 October 2019

Pajak Atas Fintech



Apa itu Fintech ? menurut bi.go.id, Fintech atau Financial technology adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. – Sumber Bank BI –

Bagaimana Fintech bisa terjadi ? FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.  – Sumber Bank BI –

Salah satu layanan yang ditawarkan oleh fintech adalah peer-to-peer (P2P) lending.
P2P lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. - Sumber OJK 77 /POJK.01/2016 –

P2P lending terdiri dari tiga pihak. Pertama, penyelenggara layanan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Kedua, penerima pinjaman (borrower) yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang. Ketiga, pemberi pinjaman (lender) yang menyediakan dana sebagai modal pinjaman.


Melihat dari statistik diatas, per Agustus 2019 jumlah Akumulasi Pinjaman sudah mencapai Rp 54,72 Triliun dan jumlah rekening borrower mencapai 12 juta rekening yang juga didominasi kaum milenial.

Melihat perkembangan yang sangat pesat, bagaimana potensi pajaknya?

Potensi Pajak

Untuk saat ini belum ada aturan jelas atas industri fintech P2P lending di Indonesia dan untuk regulasi perpajakannya dan menggunakan pajak yang berlaku umum, sehingga untuk regulasinya masih abu – abu.

Contoh Aspek Pajaknya :

PPN, dikarenakan menurut OJK 77 /POJK.01/2016 pasal 2 penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, maka jika melihat UU PPN Pasal 4a ayat (3) huruf d merupakan jasa yang tidak dikenai PPN.

Jasa keuangan meliputi:
  • jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  • jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  • jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    • sewa guna usaha dengan hak opsi;
    • anjak piutang;
    • usaha kartu kredit; dan/atau
    • pembiayaan konsumen;
  • jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  • jasa penjaminan.
Kecuali jika fintech P2P lending, melakukan JKP atau penyerahan BKP sesuai UU PPN yang berlaku, maka pengenaan PPN dapat dilakukan.

PPh 23 atas bunga pinjaman, tetapi jika melihat dari statistik diatas debitur atau borrower untuk badan usaha yang sedikit sekali yaitu sebesar 0,12% berbeda dengan WP Pribadi yaitu sebesar 99,88%. Maka dari itu, dalam penentuan pihak yang berwenang memungut pajak. Dalam ketentuan yang ada, pembayaran bunga oleh debitur yang berbentuk badan wajib memotong PPh Pasal 23. Namun, yang menjadi masalah adalah masih banyak debitur yang bukan pemotong PPh 23 dan belum mengerti tata cara perpajakannya sehingga potensi pajak menjadi hilang.  Apabila skema pemungutan diubah menjadi wajib pungut (wapu) oleh platform p2p , DJP akan terbantu dalam menggali potensi pajak industri ini.

Bagaimana pajak atas pendana atau Lender ?

Sebagai platform p2p hanya sebagai penghubung antara pendana dengan peminjam. Ini berbeda dengan institusi lembaga keuangan konvensional dimana mereka telah diatur oleh Pemerintah mengenai pajak. Jadi, platform p2p tidak dapat memotong pajak imbal hasil yang diperoleh pendana dalam aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Sehingga, untuk perpajakan sendiri itu kewajibannya ada di peminjam.

Jika orang pribadi, dengan omzet kurang dari 4,8M, maka pajak yang dikenakan menggunakan tarif PPh final sebagaimana diatur dalam PP No. 23/2018, yaitu sebesar 0,5%. Sementara, wajib pajak dengan omzet dalam satu tahun lebih dari 4,8M maka menggunakan tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Jika Intitusi atau Badan Usaha,  maka sebagai other income dan menggunakan tarif sesuai omzetnya menggunakan Pasal 17 Undang-Undang PPh dan bisa juga menggunakan Pasal 31E






No comments:

Post a Comment