Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Laporan dan Tata Cara Pelaporan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ECommerce) - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Thursday, 14 March 2019

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Laporan dan Tata Cara Pelaporan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ECommerce)


Image result for e commerce


Pokok-Pokok Pengaturan:

● Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.
● Rekapitulasi transaksi perdagangan tersebut merupakan akumulasi atas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace selama 3 (tiga) bulan tertentu dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode yang dilaporkan.
● Kewajiban Penyedia Platform Marketplace untuk melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan dilaksanakan atas Nilai Transaksi yang melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun kalender.
● Laporan rekapitulasi transaksi perdagangan antara lain memuat informasi identitas berupa nama, e-mail, NPWP atau NIK Pedagang dan Penyedia Jasa.
● Dalam hal NPWP atau NIK Pedagang atau Penyedia Jasa tidak tersedia di Penyedia Platform Marketplace, informasi tersebut diganti dengan: nomor handphone atau dokumen dan/atau keterangan lainnya yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh masingmasing Penyedia Platform Marketplace.
● Pelaporan pertama kali rekapitulasi transaksi perdagangan atas transaksi Bulan April 2019 s.d. Desember 2019 oleh Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan Januari 2020.
● Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Pasal 1
(1) Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyedia Platform Marketplace dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi atas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace selama 3 (tiga) bulan tertentu, yaitu:
(a) Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret;
(b) Bulan April sampai dengan Bulan Juni;
(c) Bulan Juli sampai dengan Bulan September;
(d) Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember.
(4) Batas waktu untuk pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat  3 dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode yang dilaporkan.

(5) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk dokumen elektronik disampaikan melalui aplikasi pelaporan secara elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(6) Tata cara pengisian aplikasi pelaporan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti petunjuk manual (manual user) aplikasi tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Kewajiban melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas Nilai Transaksi yang melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun kalender untuk Pedagang dan/atau Penyedia Jasa yang sama.

(8) Terhadap Pedagang dan/atau Penyedia Jasa yang telah memiliki Nilai Transaksi melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di suatu tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada tahun berikutnya atas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa dimaksud tetap harus dilaporkan oleh Penyedia Platform Marketplace meskipun Nilai Transaksinya tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


Pasal 2

(1) Laporan rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) antara lain memuat informasi identitas berupa nama, e-mail, NPWP atau NIK Pedagang atau Penyedia Jasa.
(2) Dalam hal NPWP atau NIK Pedagang atau Penyedia Jasa tidak tersedia di Penyedia Platform Marketplace, informasi tersebut diganti dengan: (a) nomor telepon seluler (handphone); atau (b) dokumen dan/atau keterangan lainnya yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh masing-masing Penyedia Platform Marketplace.

Pasal 3

(1) Untuk tahun pertama berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, perhitungan Nilai Transaksi yang dimiliki Pedagang dan/atau Penyedia Jasa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam tahun kalender sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) dihitung Bulan April 2019 sampai dengan Desember 2019.
(2) Pelaporan rekapitulasi atas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa untuk transaksi tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan Januari 2020.
(3) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan pembetulan oleh Penyedia Platform Marketplace sehingga rekapitulasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

 Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

No comments:

Post a Comment