TOKO ECERAN KELONTONG PKP WAJIB TERBIT FAKTUR PAJAK STANDAR ? - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Monday, 31 December 2018

TOKO ECERAN KELONTONG PKP WAJIB TERBIT FAKTUR PAJAK STANDAR ?






Saya mendapat pertanyaan dari teman saya, seperti ini :

Teman saya mempunyai toko kelontong menjual minyak goreng, gula, indomie, dll ya seperti toko kelontong yang lain. Tetapi menjualnya dalam jumlah banyak ke konsumen yang mempunyai warung – warung kecil di sekitar tokonya yaitu daerah bogor ( ini hanya asumsi teman saya, karena tidak mungkin orang membeli 3 kardus indomie hanya untuk keperluan rumah tangga, ya pasti dijual lagi.. )

Nah dia bingung, ini termasuk gunggung pajak atau saya harus menerbitkan faktur pajak ? karena ada kasus di glodok, teman dia kena sengketa IDR 6 M ( pasal 14 ) karena tidak menerbitkan faktur pajak standar.

kalau menerbitkan faktur pajak, konsumen dia rata - rata orang kecil yang pasti tidak mempunyai npwp dan pasti tidak mau memberikan No NIK KTPnya atau dalam kata lain “ribet lah belanja disini“. pasti tutup toko !!!

Nah jika sesuai PP 1 Tahun 2012:

yang dimaksud dengan pedagang eceran sesuai PP 1 Tahun 2012

Pasal 20

(2) Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
a.    melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
b.    dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
     Penjelasan : 
      Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya tidak melakukan usaha perdagangan secara eceran (pabrikan atau distributor) tetapi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran tersebut Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjua

c.    pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Penjelasan saya : 

Poin a :  terpenuhi, karena memang ada fisik tokonya..

Poib b : masih abu – abu , karena yang membeli campur, ada yang untuk keperluan rumah tangga dan mungkin pembelinya untuk di jual lagi warungnya, tetapi tidak ada kontrak dan pemesanan tertulis.

Poin c : pasti terpenuhi, karena selalu tunai dan barang langsung diambil oleh pembeli dan jika jumlahnya banyak, biasanya diantar.

Tapi saya juga bertanya ke Kring Pajak, menurut kring pajak Poin B untuk kasus saya juga terpenuhi, karena dengan alasan tidak ada pemesanan, penawaran tertulis dan kontrak antara penjual dan pembeli meskipun bukan konsumen akhir atau dijual ke pedagang warung - warung kecil.

Jadi menurut saya, kasus teman saya masih diperbolehkan untuk menggunakan gunggung pajak dan menerbitkan faktur pajak sederhana sesuai PER 58/PJ/2010 dan untuk lebih aman lebih baik menggunakan KLU 47712 Pedagang Eceran Kebutuhan Pokok


Bagaimana menurut kalian?

No comments:

Post a Comment