SENGKETA FAKTUR PAJAK MASUKAN TERLAMBAT DITERIMA PASAL 9 AYAT 9 - TAXPRO - chandrasetiadi.com -

TAXPRO - chandrasetiadi.com -

Sebuah Web yang membantu menerangkan perpajakan yang ada di Indonesia

Friday, 5 October 2018

SENGKETA FAKTUR PAJAK MASUKAN TERLAMBAT DITERIMA PASAL 9 AYAT 9


Ada Pertanyaan masuk ke saya tentang PPN Masukan, seperti ini :

 “ kasus terkait pengkreditan faktur pajak, saya terima faktur pajak tanggal 15 oktober 2016. Karena terlambat baru terima di bulan februari 2017 maka saya lakukan pembetulan di masa januari 2017. Menurut pemeriksa hal ini tidak bisa, hanya boleh di kreditkan dengan pembetulan masa oktober 2016. - Dasar hukum pasal 9 ayat 9 UU PPN - “ 


Bagaimana pandangan atau pengalaman atas sengketa ini ? 

 Jawaban saya : Saya jujur belum pernah menemukan kasus seperti ini, tetapi setelah saya baca dasar hukum dari pemeriksa yaitu UU PPN pasal 9 ayat 9 yang menjelaskan seperti ini : 

Pasal 9 
Bagian Penjelasan 

(9) Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. Contoh: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2010.

 Ada benarnya juga jawaban dari pemeriksa, karena sudah jelas di bagian penjelasan, yaitu jika waktu terlampaui maka harus dilakukan pembetulan dan di laporkan di masa oktober 2016. 


Tetapi setelah saya cari – cari lagi, saya menemukan 

Surat DJP S – 700/PJ.32/2006 Tentang Pengkreditan Faktur Pajak Masukan 


SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR S – 700/PJ.32/2006 
TENTANG PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 Juni 2006 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa berkenaan dengan masih ditemukannya perbedaan penafsiran atas Pasal 9 ayat (9) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, 

Saudara meminta penegasan : 
a. Penjelasan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. 
b. Penjelasan pasal tersebut juga memberikan contoh : Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2001. 
c.Timbul pertanyaan apakah Faktur Pajak sebagaimana contoh diatas dapat dibenarkan pengkreditannya (telah memenuhi syarat bahwa Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan kepada harga perolehan BKP dan kepada PKP belum dilakukan pemeriksaan) 
dalam hal : 
 – Dikreditkan pada SPT PPN Masa Juli atau Agustus atau September 2001 yang baru pertama kali dilaporkan melampaui tanggal 31 Oktober 2001; 
 – Dikreditkan pada SPT PPN Masa Oktober 2001 yang dilaporkan antara tanggal 1 sampai dengan 20 November 2001; 
 – Dikreditkan pada SPT PPN Masa Oktober 2001 yang baru pertama kali dilaporkan melampaui tanggal 20 November 2001. 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur : 
a. Pasal 9 ayat (2), bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama; 
 b. Pasal 9 ayat (9), bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan; 
 c. Penjelasan Pasal 9 ayat (9) menjelaskan bahwa ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. 

 Contoh: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2001. 

Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 
 a. Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2001 dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Juli 2001 di dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2001; 
 b. Namun demikian, apabila pengkreditan sebagaimana dimaksud pada butir a tidak dapat dilaksanakan, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2001 tersebut masih dapat dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran masa pajak berikutnya paling lambat dengan Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Oktober 2001 di dalam SPT Masa PPN Oktober 2001, baik SPT Masa Normal maupun melalui SPT Masa Pembetulan. 

Demikian untuk dimaklumi. 
A.n. DIREKTUR JENDERAL 
Pjs. DIREKTUR, 

ttd. 

ROBERT PAKPAHAN 

Kalau di lihat dari penegasan di atas, maka faktur pajak seperti kasus diatas diperbolehkan dikreditkan di pembetulan januari 2017

 Bagaimana menurut kalian ?

No comments:

Post a Comment